Politik Global dalam Teori & Praktik - Dunia sedang memasuki babak baru menuju suatu tata dunia global yang lebih dinamis. Persoalan kali ini lebih rumit dari sekadar dikotomi kepentingan ekonomi-politik (baca: Geopolitik) yang pernah melibatkan Kapitalisme vs Sosialisme dua dekade lalu. Perang dingin telah usai tetapi jangan lupa perang itu belum hilang dari ingatan sadar manusia sehingga kita insaf bahwa pertarungan antara dua kutub tersebut masilah ada.
Kapitalisme mampu bermetamorvosis sesuai tuntutan zaman, begitu juga dengan Sosialisme. Katakanlah simbol dari kekuatan Kapitalisme adalah Amerika dan Negara-Negara Eropa Barat. Mereka memiliki sejarah dan struktur ekonomi yang boleh dibilang cukup mapan bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Tetapi jangan lupa pula, bahwa Uni Soviet boleh bubar namun bukan berarti dalam satu “kibasan pedang” Sosialisme hilang dari muka bumi. Lihatlah Blok Amerika Latin atau China, mereka bisa jadi contoh dari metamorvosis dari Sosialisme itu sendiri. China bahkan mampu mengejutkan dunia dengan mengakawinkan Sosialisme dan Kapitalisme dalam satu rezim yang harmonis.
Ini akan jadi diskursus menarik, karena pokok persoalan sesungguhnya bukan terletak pada pilihan ideologi Sosialisme atau Kapitalisme. Tetapi melacak substansi dari kedua poros dominan ini dan memahami hubungan dialektik antara dua kutub tersebut. Sehingga kita sadar sebelum memutuskan mengambil jalan Sosialisme, mengadopsi Kapitalisme atau kembali menghidupkan Gerakan Non Blok.
Mengintip Kuasa Kapital
Sosialisme maupun Kapitalisme dibangun di atas materialisme sejarah yang tunggal, yaitu masyarakat industri di Eropa. Kapitalisme lahir dari praktek ekonomi-politik liberal yang mengakomodasi kepentingan orang per orang atau kongsi-kongsi dagang. Mereka adalah aktor dominan yang mendominasi penguasaan atas aset kapital. Negara ditempatkan sebagai mediator antara kepentingan ekonomi kongsi-kongsi dagang dengan kepentingan masyarakat secara umum.
Begitupun Sosialisme, lahir dari kritik atas praktek Kapitalisme dalam ekonomi liberal. Liberalisasi ternyata hanya menguntungkan sekelompok orang, karena negara sudah beralih fungsi menjadi penyokong kepentingan kelas dominan. Sehingga kepentingan masyarakat kebanyakan mulai tersisihkan. Sosialisme menghendaki segala aset kekuatan kapital dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara. Negara memegang supremasi tertinggi sebagai aktor dominan dalam ekonomi-politik.
Pada akhirnya kedua ideologi ini sejatinya bermuara pada hakekat yang esa yaitu transformasi ekonomi-politik untuk kuasa kapital. Kapital adalah lokomotif utama yang sangat dibutuhkan oleh Sosialisme maupun Kapitalisme dalam membangun basis material kuasanya. Sebelum sampai pada kuasa kapital, sekurangnya ada lima komponen ekonomi-politik fundamental yang harus dikuasai terlebih dahulu. Bahan baku (sumberdaya alam), tenaga kerja (sumberdaya manusia), alat produksi (teknologi), kekuatan modal (finansial/uang) dan akses pasar (konsumsi massal), itulah kelima komponen utama tak terbantahkan yang sangat dibutuhkan untuk menyusun kuasa kapital.
Penguasaan kelima komponen tersebut akan sangat membantu dalam mencipta struktur ekonomi-politik yang mapan. Kerena sifatnya yang fundamental, akses terhadap kelima komponen ini cenderung bersifat konfliktual karena melibatkan banyak kelompok kepentingan di dalamnya. Pada tataran politik global (politik internasional) konflik yang muncul dapat bersifat konflik terbuka (perang terbuka) atau konflik tertutup (pertarungan ideologi), bahkan dalam suatu kondisi tertentu kedua konflik ini bisa berjalan bersamaan. Pada titik inilah bias ideologi terkuak. Ideologi menjadi sistem perlindungan kekuasaan oleh kelas dominan. Status Quo dipertahankan dan diperkuat demi kepentingan ekonomi-politik.
Peta Ekonomi-Politik Global
Alkisah bermula ketika ekonomi Amerika terjebak dalam krisis finansial yang berkecamuk semenjak pertengahan 2007. Krisis kali ini sepadan dengan
Great Depression 1930 yang melumpuhkan seluruh sektor ekonomi Amerika, Eropa bahkan dunia. Ketika itu, dunia terjebak dalam keadaan
malaise. Keadaan serba sulit dan terjadi kelesuan disegala sektor. Perdagangan internasional sejenak terhenti karena hampir seluruh negara menutup keran ekspor maupun impor dan terpaku pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Situasi ini berlangsung cukup lama sampai pecah perang dunia II 1939-1945.
Pasca perang dunia II diluncurkan suatu megaproyek (baca: Marshall Plan) untuk pembangunan kembali Eropa pasca perang. Upaya ini dimotori Amerika. Untuk mensukseskan megaproyek tersebut, dibentuklah tiga lembaga yang memiliki fungsi dan peran membangun dan mengelola ekonomi-politik internasional. IMF (memonitor terkait kebijakan moneter dan fiskal) World Bank (mengawasi pembangunan infrastruktur) dan GATT (mengatur pertukaran dan perdagangan internasional). Kehadiranan Marshall Plan mampu menghadirkan keseimbangan ekonomi global di bawah kontrol Amerika Serikat.
Kembali pada kekinian. Selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2010 dunia terjebak dalam kekhawatiran stagnasi ekonomi. Perasaan itu cukup beralasan mengingat Amerika secara global menyumbang hampir 20% dari total pertumbuhan ekonomi dunia dengan konsumsi minyak bumi mencapai 10 juta barel perhari. Krisis Amerika sejatinya adalah krisis finansial (krisis keuangan) akibat praktek rekayasa finansial yang memicu kridit macet.
Amerika sendiri mengalami kelesuan ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan perusahaan multinasional dan transnasional. Secara umum ada tiga dampak global dari krisis tersebut.
Pertama, peningkatan harga komoditas terutama pangan dan minyak bumi.
Kedua, kebuhan likuiditas (alat bayar atau uang) untuk pemenuhan konsumsi atau usaha.
Ketiga, relokasi kapital (investasi) ke negara atau kawasan lain yang dinilai aman dan menguntungkan.
Tumbal Konstalasi Politik Global
Meski telah mengucurkan triliunan dollar AS, itu semua belum juga mampu menjinakan bola salju krisis. Dalam tempo yang cukup singkat, dunia dilanda krisis serupa. Fenomena penularan krisis finansial tergolong cepat karena modernisasi dan integrasi sistem finansial global telah mempermudah tansaksi dan perpindahan investasi (baca: uang) dari negara satu ke negara lain dan atau dari perusahaan satu ke perusahaan lain yang mampu terlaksana dalam hitungan detik. Berbagai forum internasional digelar untuk menjinakan krisis, namun itu semua berakhir nihil. Dunia frustrasi sehingga arogansi jadi wajah dominan dalam politik global.
Lantas apa korelasi antara krisis Krisis finansial Amerika yang telah menjadi krisis global dengan “revolusi” (suksesi) politik di Afrika Utara? Kita semua menyadari bahwa negara-negara Afrika Utara seperti Tunisia, Mesir, Libya adalah negara-negara produsen minyak. Dalam upaya pemulihan ekonominya, Amerika membutuhkan pasokan minyak bumi yang stabil dengan harga terjangkau untuk mengerakan industri dan perekonomian secara menyeluruh. Katakanlah salah satu kepentingan Amerika adalah akses energi (minyak bumi) di Afrika Utara. Selain itu, negara-negara Afrika Utara adalah bekas jajahan negara-negara Eropa yang mesih memiliki kepentingan ekonomi dan ikatan politik dengan bekas negara jajahannya. Sedangkan di sisi lain, China dan Blok Amerika Latin sedang mengadu-nasib membangun kepentingan ekonomi di Afrika Utara.
Di sini muncul permasalahan baru, yaitu benturan kepentingan antara Eropa, Amerika, China dan Blok Amerika Latin terkait perebutan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kapital di Afrika Utara. Sejarah selalu berulang, begitu kata para filusuf. Layaknya
malaiseekonomi era
great depression yang melahirkan Perang Dunia II. Sekarang dunia sedang ditantang untuk tidak mengulang kesalahan sejarah. Cukup sudah banjir darah airmata tumbal kepentingan politik global demi kuasa kapital yang menyelimuti Afrika Utara dan Timur-Tengah. Ini jadi perhatian dan keprihatinan kita semua. Sehingga kita waspada membaca angin perubahan politik global yang selalu meminta tumbal.
Politik Global dalam Teori & Praktik
Aleksius Jemadu
ISBN : 978-979-756-382-0
Tahun terbit : 2008
Harga : Rp 79.800
Halaman : VIII+364
Buku ini memiliki segi teoritis dan praktis dengan perspektif "Public Good Governance" dan "Reformasi Birokrasi", "Elit politik yang Holistik Integralistik", jadi sangat berguna bagi kalangan pendidikan tinggi, politisi, pemerintahan serta masyarakat luas pada umumnya". Dr. Elvin B Sinaga , SH,MM., Anggota DPR-RI Nomor A. 97 "Bagi dunia pendidikan tinggi, buku ini sangat menantang dalam banyak segi kepentingan terutama dibidang pengembangan ilmu dan tugas sarjana Indonesia untuk tidak "text book thinking" dari konsep pemikiran barat, tetapi dengan perspektif menggali pemikiran ilmu politik dari nilai sosial politik Indonesia". Dr. A Widanarto, Msi, Dosen Fisip Universitas Padjadjaran Bandung "Saya sebagai mantan mahasiswa dan pembimbing penulisan karya ilmiah lainnya, membaca buku ini sangat lebih memberi arah dan perspektif, untuk berpikir kritis, membuka wawasan dan introspeksi diri untuk selalu mencari "challenge" dan prestasi menghadapi masa depan. Tidak akan lupa motto beliau, "listen, sedikit, tetapi sedikitnya ada yang bermanfaat". Chitra Adria Karyani, S.Ikom Fisip Universitas Komputer Indonesia Bandung "Kami menyambut baik terbitnya buku ini dan berharap akan mendapat sambutan juga oleh banyak kalangan di masyarakat luas, karena buku ini tipikal menilai tinggi kepentingan kebersamaan membangun perdamaian dalam masyarakat madani, "Civil Society" Pdt. Ny. M.Wungo-D,STh., MM, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung "This book is a very inspirative and comprehensive one and I think it is valuable for academician and for all student in Indonesia". Samuel Alistair MC Roberts, New Zealand, The Advisor to Universitas Komputer Indonesia Bandung
