Buku Tentang

Awal abad XXI menyaksikan perubahan besar dalam arena Hubungan Internasional. Penemuan-penemuan baru dalam bidang komunikasi dan transportasi telah memfasilitasi pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Batas-batas teritorial negara menjadi kabur dengan meningkatnya penggunaan fasilitas internet yang kini telah tersedia hingga ke wilayah-wilayah pelosok negara. Terorisme, pemanasan global, kriminalitas lintas negara dan penyebaran penyakit flu burung menyadarkan manusia bahwa globalisasi telah menghadirkan tantangan serius bagi kehidupan umat manusia. Perubahan tersebut memunculkan beragam argumentasi di kalangan para penstudi Hubungan Internasional maupun praktisi Hubungan Internasional. Pertanyaan yang muncul di antaranya adalah apakah yang baru dari tatanan global dan apakah implikasinya bagi struktur Hubungan Internasional yang ada. Buku ini secara khusus memperkenalkan kompleksitas isu dan keberagaman aktor dalam Hubungan Internasional kontemporer dan konsepsi-konsepsi mutakhir dalam studi Hubungan Internasional. Buku ini mendiskusikan dimensi-dimensi perubahan global dan sekaligus menawarkan pendefinisian-pendefinisian baru atas konsep-konsep kunci dalam Hubungan Internasional. Bahasan dalam buku ini mencakup tantangan-tantangan global bagi negara, pergeseran isu keamanan dalam Hubungan Internasional, pentingnya diplomasi total dalam forum internasional, penguatan neoliberalisme dalam sistem ekonomi internasional, proses integrasi di Eropa, persaingan power di Asia Tengah, Corporate Social Responsibility yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan multinasional, peningkatan peran media massa dalam politik internasional dan karakter interdisipliner-dialogal Ilmu Hubungan Internasional. Buku ini bersifat introductory yang mudah dicerna oleh para mahasiswa tingkat awal; namun, sekaligus memenuhi kebutuhan mahasiswa di tingkat intermediate baik di jenjang S-1 dan S-2 yang akan memulai riset mereka. Buku ini juga penting dibaca oleh masyarakat umum yang haus akan pengetahuan tentang globalisme dan tantangan-tantangan baru umat manusia di era global saat ini.
ISBN : 978-979-756-201-4
Tahun terbit : 2007
Harga : Rp 62.800,00
Halaman : XII+136

Etika Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Edisi 2
Dunia yang penuh persaingan membuka peluang setiap individu mencapai kesuksesan, ilmu di bangku kuliah saja tidak cukup untuk jadi bekal sukses. Para ahli memperkirakan bahwa untuk dapat sukses dalam hidup, karir, pekerjaan, rumah tangga maupun kehidupan sosial, dibutuhkan perpaduan antara sikap (80%) dan kecerdasan (20%). Sikap atau karakter memang tidak dapat diperoleh ataupun diukur dengan jumlah SKS, tetapi merupakan suatu proses pembelajaran dan penerapan sepanjang hayat. Buku Etika Membangun Sikap Profesionalisme Mahasiswa merupakan pembentuk karakter dan akhlak individu yang diterapkan untuk menghasilkan tenaga profesional yang beretika atau bermoral. Ruang lingkup materi buku meliputi: Mengenal Diri, Mengembangkan Bakat dan Minat, Motivasi Berprestasi, Menetapkan Tujuan, Menetapkan Prioritas, Manajemen Waktu, Kerja sama Tim, Berpikir Positif, Motivasi Berprestasi, Mengembangkan Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, dan Etiket Pergaulan.
ISBN : 978-979-756-282-3
Tahun terbit : 2007
Harga : Rp 48.800 36.600,00
Halaman : XII+234

Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah
H.R. Mulyanto
ISBN : 978-979-756-355-4
Tahun terbit : 2008
Harga : Rp 22,800
Halaman : VIII+100

Minangkabau, merupakan satu wilayah kebudayaan yang sangat 'unik'. Tidak saja terkait adat dan struktur organisasi pemerintahan nagari yang otonom dengan menekankan musyawarah dan mufakat, tetapi juga tentang nilai dan norma adat istiadatnya. Organisasi paruik sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat Minangkabau, merupakan satu bentuk organisasi yang berpusat kepada ibu (matrilineal) yang sangat khas karena Indonesia sebagai unit kebudayaan nasional memiliki lebih banyak sub-kebudayaan etnis yang lebih berpusat sistem patrilineal. Dengan demikian, suatu paruik atau orang yang terikat dengan sistem matrilineal yang sama (saparuik) merupakan inti dari struktur masyarakat yang jika berkelompok dan berorganisasi akan membentuk struktur pemerintahan nagari. Dalam khasanah keilmuan antropologi Barat, wacana tentang keluarga inti (nuclear family) dan keluarga besar (extended family), tidak ada terminologi yang cukup pas untuk menjelaskan paruik ini. Buku ini, mencoba mengisi kekosongan tersebut, sebagai edisi buku dari disertasi ilmiah penulis. Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari Islam, sehingga sistem paruik dan dalam tataran yang organisatoris masyarakat adat yaitu nagari, Islam menjadi sendi-sendi utama dari hidup dan perilaku orang Minangkabau. Modernisasi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, telah membuat sendi-sendi masyarakat mereka goyah dan selalu dalam transisi. Demikian juga migrasi, local wisdom yang membuat 'urang Minang' tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan luar negeri, juga menjadi faktor penguat semakin lemahnya sendi-sendi kehidupan dari masyarakat Minangkabau untuk menjaga nilai-nilai kebudayaannya. Nagari, adat, dan Islam; merupakan tiga hal yang mengikat orang Minangkabau, sehingga ini yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk 'menaklukkan' nagari yang berarti juga untuk menghancurkan ikatan-ikatan keluarga matrilineal (saparauik) sebagai dasar dari struktur keluarga masyarakat Minangkabau. Pertanyaannya, bagaimana modernisasi dan proses kolonialisasi kemudian mengubah serta menjadi konteks dari perubahan dalam periode kemerdekaan?. Dan bagaimana struktur nilai dan tatanan hidup masyarakat Minangkabau termasuk organisasi nagari dalam konteks era demokrasi terpimpin harus menyesuaikan diri?. Apakah identitas nasional dan identitas lokal harus berseberangan atau saling melengkapi?. Buku ini menjawab permasalahan tersebut dengan cara pandang 'urang Minang' dengan segala local wisdom mereka.
ISBN : 978-979-756-445-2
Tahun terbit : 2008
Harga : Rp 74.800 56.100,00
Halaman : XXIV+346

Buku Ilmu Negara karya Pudja Pramana ini menampilkan perkembangan historis pemikiran tentang negara dan politik dalam alur-alur tradisi ilmu modern yang pertumbuhan filosofisnya dikenal sejak abad XVIII di Eropa Barat. Perkembangannya terbagi atas dua aliran yang berseiring namun juga bereaksi, yaitu aliran normatif yuridis yang rasionalistik serta aliran empiris genetis yang empirisistik. Sedari awal, pembahasannya dikembangkan dengan sadar untuk mengungkap tabir dari beberapa teori-teori negara yang paling terkemuka baik yang apriori maupun yang aposteriori yang dientaskan dari beberapa zaman yaitu kuno, tengah, modern dan terus saja berkembang sampai ke peradaban kontemporer. Selain itu, buku ini juga menghadirkan keanekaragaman latar belakang kedudukan dan sirkumstansi dari para teoritisi negara dari dua aliran di muka dengan pendekatan humanis, menginsyafi akan natuur und kultuurbedingungen mereka, serta tanpa melupakan metode yang digunakan untuk mengatasi problem dan kesukaran, sehingga memudahkan untuk memahami dan menilai teori-teori negara dan menghubungkannya dengan praktik-praktik politik yang nyata dan partikular (bukan pemahaman yang abstrak, umum-universal yang tak terikat oleh tempat dan waktu tertentu). Dengan demikian, pembaca diajak untuk senatiasa sadar akan teori, sadar akan metode, serta tidak mempertentangkan antara teori dan praktik kenegaraan.
ISBN : 978-979-756-556-5
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp72.800
Halaman : xii+362

Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia
Mason C. Hoadley
Permasalahan identitas dalam mendiskusikan tentang "negara" di Indonesia telah berada di simpang jalan, khususnya jika menyentuh isu tentang sistem administrasi
ISBN : 979-756-139-4
Tahun terbit : 2006
Harga : Rp 49.800 37.350,00
Halaman : XX+238

Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik
Comprehensive, competent, and complete. Drawing upon his mastery of international political science literature, Leo Agustino has created a succinct and readable summary of its major themes. The work knowledgeably deals with the discipline?s major issues. These extend from beginnings in European antiquity through discussion of more imprortant theoretical concerns since them, down to contemporaneous issues of gender perspectives and femininism. As such it is eminently suitable as a basic text for both neophytes and experienced readers to learn and/or up grade their knowledge of the discipline. Professor (Emeritus) Mason C. Hoadley, Ph.D., Lund University, Swedia Buku karya Leo Agustino ini layak dibaca oleh para mahasiswa, politisi partai, anggota legislatif, pejabat pemerintah, dan siapa saja yang ingin memahami ilmu politik secara benar. Di dalamnya dikupas secara padat, jelas, dan runtut tentang ruang lingkup ilmu politik, fokus kajian, dan berbagai isu yang berkaitan dengan dunia politik mulai dari konsep kekuasaan, negara, demokrasi, civil society, sistem perwakilan, pemilihan umum, partai politik, sampai masalah konflik dan gender. Mereka yang berminat untuk terjun ke politik praktis, entah menjadi politisi, anggota legislatif, atau pejabat pemerintah, sebaiknya memperluas wawasan dengan terlebih dahulu membaca buku ini. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si., APU., Professor Riset Ilmu Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dalam Era transisi menuju demokrasi saat ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah kompleks dalam semua hal kehidupan masyarakat dan Negara. Salah satunya adalah berbagai pertanyaan tentang politik yang muncul terkait dengan proses yang tidak selalu konsisten dalam reformasi dan pengembangan lembaga-lembaga politik yang demokratis. Buku ?Perihal Ilmu Politik? yang mengurai secara lengkap berbagai aspek dan substansi Ilmu Politik, dan yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dicerna ini, jelas sangat membantu untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang politik itu. Sebagai sebuah hasil studi yang mendalam, buku ini harus dibaca. Tommi Legowo, MA., Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS
ISBN : 978-979-756-265-6
Tahun terbit : 2007
Harga : Rp 56.800 42.600,00
Halaman : XIV+256

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat. Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menterjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multiperspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.
ISBN : 978-979-756-299-1
Tahun terbit : 2008
Harga : Rp 69.800 52.350,00
Halaman : XXIV+348

Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial
Mason C. Hoadley
ISBN : 978-979-756-444-5
Tahun terbit : 2008
Harga : Rp 99.800 74.850,00
Halaman : XXXIV+558

Sinopsis :

Sebagai organisasi regional, ASEAN dianggap berhasil menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Keberhasilan itu dinilai berdasarkan kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antara negara anggotanya dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat non-hukum. Sejak adanya Piagam ASEAN 2007, ASEAN berkomitmen untuk mengubah orientasi organisasi menuju institusi yang berbasis hukum (rules-based organization), termasuk didalamnya penekanan untuk menyelesaikan sengketa yang ada menggunakan sarana hukum. Dengan adanya beragam mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat di ASEAN untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggotanya, maka buku ini hadir untuk membedah ragam mekanisme tersebut dengan tujuan agar mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (stake holders) ASEAN.

ISBN : 978-979-756-768-2

Tahun terbit : 2011

Harga : Rp 42.800,00

Halaman : VIII+156

Islam Positif; Spirit Wacana Solusi Refleksi ISLAM itu satu.Tapi untuk mengkajinya, perlu dihadirkan tiga wajah: idealita, realita, dan citra. Jika idealita Islam berwujud sebagai teks-teks wahyu; realita Islam tampak dalam keseharian umat Islam, citra Islam muncul dalam imajinasi hasil tempaan media. Dari sisi idealita, Islam adalah rahmatan lil 'alamin - rahmat bagi seluruh alam. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi tinggi dan tak ada yang melebihinya. Pokoknya, Islam is the best - Islam terbaik, Islam itu positif. Tapi dari sisi realita, umat Islam terpuruk, terjebak, terjajah dan terpinggirkan. Dari sisi citra, Islam itu keras, kasar, kejam, tertuduh, tertinggal dan terdakwa. Karena pembuat citra saat ini adalah media yang dikuasai pihak Barat lengkap dengan hegemoninya, maka baik idealita, apalagi realita Islam memiliki citra negatif. Bagaimana memurnikan idealita, mengubah realita dan memperbaiki citra Islam supaya menjadi positif? Setiap orang yang memiliki penglihatan, pendengaran dan hati seharusnya terpanggil menjadi jawaban. Buku ini merupakan sebutir pasir untuk membangun jembatan raksasa yang menghubungkan realita dan idealita itu.
ISBN : 978-979-756-310-3
Tahun terbit : 2008
Harga : Rp 34.800
Halaman : X+204

Bentuk Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi - Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas dekosentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Karena itu hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, pasal 1 angka 5 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu memelihara integrasi nasional dan keutuhan bangsa Indonesia serta dapat mewujudkan hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, proses demokrasi di daerah berjalan baik dan adanya peningkatan kesejahteraan di daerah. Setiap daerah memiliki kepercayaan kepada pemerintah pusat yang akhirnya dapat memperlancar pembangunan bangsa melalui keutuhan nasional. Implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan.
Implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang
menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian
daerah dalam membangun. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya
friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah. Akibatnya ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi yang mengakibatkan kreativitas masyarakat lokal berserta seluruh perangkat daerah dan kota menjadi tak terbedayakan sedangkan kebijakan yang represif telah membunuh secara dini aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan alam yang dimililiknya.
Tujuan utama Otonomi Daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman asset sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi partisipatoris menjadi impian Otonomi Daerah karena lebih banyak bertumpu pada kekuatan rakyat, namun di sisi lain masyarakat.
Akan tetapi, Otonomi Daerah menyisakan banyak masalah karena belum tuntasnya peraturan pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan dan implementasi yang cepat dan tepat. Penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. Otonomi Daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan yang besar kepada daerah untuk memberdayakan daerah sehingga akan menimbulkan disintegrasi akibat terkotak-kotaknya daerah tanpa adanya kontrol dari Pusat. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang tetap terjaminnya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah. Dengan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah Otonom dan karena itu daerah kabupaten maupun kota tidak lagi menjadi wilayah administrasi. Otonomi Daerah diarahkan untuk lebih meningkatkan peranan dan fungsi DPRD, baik sebagai sebagai fungsi legislatif, fungsi kontrol maupun anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap daerah kabupaten dan kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Selain itu juga agar tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta secara horisontal antar daerah satu dengan daerah yang lain.
Kendala lainnya yang menghambat tercapainya tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah masih banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu adanya kesenjangan antar daerah yang secara sosial-budaya sesungguhnya terintegrasi secara historis bisa jadi tercerai berai karena diberlakukannya sistem pemerintahan otonom yang bertumpu pada daerah kabupaten atau kota. Artinya, di daerah lokal akan terkotak-kotak dalam susunan yang sangat kecil (kota dan kabupaten) maka nyata mereka tidak saja secara admistratif dan manajemen terpisah, tetapi secara politik dan ekonomi juga membuka tingkat persaingan dan perebutan asset wilayah luar biasa di masa depan. Pada hal sebelumnya daerah itu terintegrasi secara komprehensif.
Otonomi Daerah diarahkan untuk memperbesar tingkat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Di alam modernisasi, partisipasi rakyat memang sering menimbulkan atau memperbesar tingkat intensitas konflik-konflik komunal. Sehingga, perubahan sosial lebih banyak merupakan reinkarnasi dari solidaritas komunal daripada integrasi kelompok-kelompok yang saling berbeda. Otonomi Daerah sering dipahami sebagai bagian politik pusat untuk menguasai daerah. Maka tidak mengherankan sebagian daerah yang lain justru menerjemahkan Otonomi Daerah dengan kemerdekaan. Otonomi Daerah secara teoritis dipandang sebagai upaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik antara Pusat dan Daerah, untuk mengintegrasikan nilai dalam masyarakat yang sedang berkembang, baik melalui strategi yang menekankan pentingnya konsensus dan memusatkan perhatian pada usaha menciptakan keseragaman semaksimal mungkin maupun menekankan interaksi antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan kepentingan daerah.
Otonomi Daerah selain optimis juga harus disikapi dengan hati-hati karena berbagai hambatan baik pada tingkat penyelenggara negara maupun pada tingkat masyarakat bawah masih perlu sarana untuk memperlancar arus informasi dan dialog sehingga tercipta pola komunikasi politik yang mampu membangun sebuah
hubungan yang mendorong daerah untuk mandiri.

Kesimpulan

Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia saat ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman asset sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga adanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik yang ada di wilayahnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan tujuan dari pemberian otonomi daerah itu belum tercapai yaitu setiap daerah memiliki sumber daya alam dan kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga adanya kesenjangan antar daerah. Selain itu adanya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga ikut mendorong tidak tercapainya tujuan pemberian otonomi daerah.

Saran

Dengan melihat permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sekiranya dapat mengeliminasi beberapa faktor yang tidak diinginkan yaitu:
1. Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. Ini dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hingga pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
2. Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah (dengan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam mengimplementasikan kebijakan daerahnya. Ini disebabkan karena masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam menentukan keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak dengan serta merta menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat ada beberapa hal yang dipandang salah.
3. Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.
4. Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang mempunyai orientasi baru sesuai dengan tuntutan global.

5. Kepemimpinan yang memberikan keteladanan.

6. Peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalm menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas.
Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme
Edie Toet Hendratmo
ISBN : 978-979-756-470-4
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 78.800,00
Halaman : XX+368

Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas; Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan,Semakin meningkatnya interdependensi dan interpenetrasi kekuatan globalisasi dalam hubungan internasional telah menempatkan pengelolaan perbatasan sebagai isu kebijakan yang strategis. Pergeseran peranan perbatasan dalam fungsi keamanan dan fungsi ekonomi menuntut negara untuk melakukan reorientasi pengelolaan perbatasan, baik dalam tataran paradigmatik maupun tataran praksis. Buku ini menyoroti berbagai dimensi penting mengenai perbatasan, mulai dari segi teknis penentuan batas, dimensi sosial-pembangunan hingga dimensi keamanan dan diplomasi. Keluasan isu dan dinamika persoalan perbatasan di buku ini memperlihatkan bahwa buku ini sangat berguna bagi berbagai kalangan, seperti praktisi dalam ilmu-ilmu Sosial maupun Eksakta, para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemerintah daerah di kawasan perbatasan Indonesia dewasa ini.
ISBN : 978-979-756-690-6
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 69.800
Halaman : X+286