Buku Tentang

Awal abad XXI menyaksikan perubahan besar dalam arena Hubungan Internasional. Penemuan-penemuan baru dalam bidang komunikasi dan transportasi telah memfasilitasi pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Batas-batas teritorial negara menjadi kabur dengan meningkatnya penggunaan fasilitas internet yang kini telah tersedia hingga ke wilayah-wilayah pelosok negara. Terorisme, pemanasan global, kriminalitas lintas negara dan penyebaran penyakit flu burung menyadarkan manusia bahwa globalisasi telah menghadirkan tantangan serius bagi kehidupan umat manusia. Perubahan tersebut memunculkan beragam argumentasi di kalangan para penstudi Hubungan Internasional maupun praktisi Hubungan Internasional. Pertanyaan yang muncul di antaranya adalah apakah yang baru dari tatanan global dan apakah implikasinya bagi struktur Hubungan Internasional yang ada. Buku ini secara khusus memperkenalkan kompleksitas isu dan keberagaman aktor dalam Hubungan Internasional kontemporer dan konsepsi-konsepsi mutakhir dalam studi Hubungan Internasional. Buku ini mendiskusikan dimensi-dimensi perubahan global dan sekaligus menawarkan pendefinisian-pendefinisian baru atas konsep-konsep kunci dalam Hubungan Internasional. Bahasan dalam buku ini mencakup tantangan-tantangan global bagi negara, pergeseran isu keamanan dalam Hubungan Internasional, pentingnya diplomasi total dalam forum internasional, penguatan neoliberalisme dalam sistem ekonomi internasional, proses integrasi di Eropa, persaingan power di Asia Tengah, Corporate Social Responsibility yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan multinasional, peningkatan peran media massa dalam politik internasional dan karakter interdisipliner-dialogal Ilmu Hubungan Internasional. Buku ini bersifat introductory yang mudah dicerna oleh para mahasiswa tingkat awal; namun, sekaligus memenuhi kebutuhan mahasiswa di tingkat intermediate baik di jenjang S-1 dan S-2 yang akan memulai riset mereka. Buku ini juga penting dibaca oleh masyarakat umum yang haus akan pengetahuan tentang globalisme dan tantangan-tantangan baru umat manusia di era global saat ini.
ISBN : 978-979-756-201-4
Tahun terbit : 2007
Harga : Rp 62.800,00
Halaman : XII+136

Reformasi perpajakan daerah pada tahun 2009 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa perubahan besar dalam pemungutan BPHTB sebagai salah satu pajak properti di Indonesia. BPHTB yang dipungut mulai 1 Juli 1998 sebagai pajak pusat diubah menjadi pajak daerah dan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, perubahan status BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah ditetapkan mulai berlaku sejak tahun 2011. Satu konsekuensi mendasar untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah setiap pemerintah kabupaten/kota yang ingin memungut BPHTB sebagai sumber penerimaan daerahnya harus terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang BPHTB yang menjadi dasar hukum pemungutan BPHTB. Tentunya agar dapat diimplementasikan dengan baik pemerintah daerah juga harus menetapkan aturan pelaksanaanya, mengingat hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah umumnya adalah ketentuan pokok saja. Aturan pelaksanaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan walikota tentang ketentuan teknis pemungutan BPHTB. Dalam penyusunan aturan pelaksanaan BPHTB, satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadaptasi aturan pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta surat edaran Direktur Jenderal Pajak dalam pembuatan peraturan bupati/walikota tentang aturan pelaksanaan pemungutan BPHTB. Buku ini hadir dalam rangka memberikan kemudahan bagi pemeritah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mendapatkan aturan pelaksanaan Undang-Undang BPHTB yang selama ini berlaku dalam rangka penyusunan aturan pelaksanaan BPHTB. Materi yang disajikan dalam buku ini dipilih dari berbagai aturan yang ada. Materi dikelompokkan berdasarkan tema yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota, seperti penetapan NPOPTKP; pengenaan dan pembayaran pajak, pemeriksaan; keberatan, pengurangan, dan pembetulan; pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi; pelaporan pajak; serta penelitian BPHTB. Untuk memberikan gambaran utuh disajikan peraturan yang pernah diberlakukan sejak pertama kali BPHTB diterapkan sampai dengan saat ini, berdasarkan hierarkhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

ISBN : 978-979-756-681-4

Tahun terbit : 2010

Harga : Rp 149.800,00

Halaman : XIV+396

Harga belum termasuk diskon dan ongkos kirim

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Namun, dikarenakan metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat, HKI sering dianggap tidak relevan dengan kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Buku ini berisikan pembahasan HKI yang didasarkan pada perspektif global serta mencakup aspek-aspek penting seperti pengertian, sejarah, teori, prinsip umum, falsafah dan pembenaran (justification) terhadap perlindungan HKI. Di samping itu, cabang-cabang HKI diuraikan satu demi satu yang disertai dengan penjelasan singkat dan dilengkapi dengan studi kasus. Tersedianya studi kasus di dalam setiap sub pokok bahasan merupakan salah satu ciri utama dari buku ini. Materi pembahasan meliputi: Bab 1 Pengantar HKI Bab 2 Kebijakan HKI (1) Bab 3 Kebijakan HKI (2) Bab 4 Kebijakan HKI (3) Bab 5 Hak Cipta dan Hak-hak Terkait Bab 6 Paten Bab 7 Rahasia Dagang Bab 8 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Bab 9 Perlindungan Varietas Tanaman Bab 10 Merek
ISBN : 978-979-756-575-6
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 52.800,00
Halaman : xii+244

Ikatan perkawinan menimbulkan hubungan keluarga antara suami dan istri. Dalam hubungan keluarga baik suami ataupun istri mempunyai fungsi dan peranan tertentu, fungsi dan peranan tersebut akan ditentukan oleh hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Demikian pula keperluan hidup dalam rumah tangga membutuhkan harta kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, beserta anak-anaknya. Harta kekayaan inilah yang disebut "Harta Perkawinan", "Benda Perkawinan", "Harta Keluarga". Harta kekayaan tersebut memerlukan status pengurusan selama dalam hubungan perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang baik oleh suami maupun oleh istri. Masalah ini dapat ditinjau dari beberapa sudut berdasarkan hukum perdata yang berlaku, yaitu menurut KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Buku ini dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji "Pengurusan (Bestuur) atas harta kekayaan dalam perkawinan", agar dalam kehidupan rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis dengan masing-masing pihak mengetahui akan hak dan kewajibannya
ISBN : 978-979-756-517-6
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 29.800,00
Halaman : viii+136

YOGYAKARTA (often also called Jogja, Yogya or Jogja) is located in middle of Java Island - Indonesia, where everything is cheap. It's enough with $ 20 per-day, you are able to stay over, eat famous authentic delicious food, and rent a motorbike to explore the pure beaches and thousand of years old ancient temples.

A thousand years ago, Yogyakarta was the center of ancient Mataram Kingdom which was prosperous and high civilized. This kingdom built Borobudur Temple which was the biggest Buddhist temple in the world, 300 years before Angkor Wat in Cambodia. Some other relics are Prambanan Temple, Ratu Boko Palace, and dozens of other temples scattered throughout Yogyakarta. (See Archaeological Sights)

However, by some mysterious reason, Ancient Mataram Kingdom moved its central government to East Java in the 10th century. The magnificent temples were abandoned and partially buried by the eruption material of Merapi Volcano. Slowly, Yogyakarta region went back into the dense forest.

Six hundred years later, Panembahan Senopati established the Islamic Mataram Kingdom in the region. Once again, Yogyakarta became the witness of human history of a great Kingdom that ruled Java Island and its surrounding area. Islamic Mataram Kingdom was leaving a trail of ruins of fortress and royal tombs in Kotagede which recently is known as silver handicraft center in Yogyakarta. (See Historic & Heritage Sights)

Giyanti agreement in 1755 divided the Islamic Mataram Kingdom into Kasunanan Surakarta be based in the city of Solo and Yogyakarta Sultanate which founded in Yogyakarta. Kraton (palace) still exists until today and is functioned as the residence of sultan and his family as well as hundreds of abdi dalem (the servant of the palace) who faithfully serve the palace voluntarily and run the tradition in the midst of changing times. At the palace, there are many cultural performances such as wayang kulit (puppet shadow play), gamelan (Javanese orchestra), and Javanese dance etc. (See Calendar of Events)

Yogyakarta at present is a place where tradition and modern dynamics are going on together continuously. In this city, there is a palace which has hundreds of loyal servants to run the tradition, but there is also University of Gadjah Mada that is one of the leading universities in South East Asia. Some of its residents live in a strong agrarian culture. In the other side, there are also students who live with pop life-style. Traditional markets and handicraft centers are numerous in the city where some of them located by the malls which are no less hectic.

At the north end of Yogyakarta, you will see Mount Merapi stands proudly almost as high as 10,000 feet. This mountain is one of the most active volcanoes in Indonesia. The trace of its malignant of the 2006 eruption can be witnessed in the Village of Kaliadem, 30 km from the city of Yogyakarta. Mooi Indie style scenery of green rice field with Mount Merapi in the background can still be seen in the suburb area of Yogyakarta. (See Nature & Outdoors)

In the southern part of Yogyakarta, you will find many beaches. The most famous beach is Parangtritis with its legendary figure of Nyi Roro Kidul (Queen of the South), but Yogyakarta has also many natural beautiful beaches in Gunung Kidul. You can see the Sadeng Beach which is an ancient estuary of Bengawan Solo River before the powerful forces lifted the surface of the southern part of Java Island so that the flow of the river turned to the north like today. You can also visit Siung Beach which has 250 channels of rock climbing, Sundak Beach and many more. (See Beaches)

If Malaysia has the world's highest twin towers, Yogyakarta has Prambanan Temple with 47 meters tall and was made by hand about 1100 the previous years. If Singapore has modern life, Yogyakarta has traditional agrarian society. If Thailand and Bali have beautiful beaches, Yogyakarta owns natural beaches and Mount Merapi, which has a story of how powerful the force of nature is.

A unique combination of ancient temples, history, traditions, culture and natural forces make Yogyakarta a very worthwhile place to visit. YogYES.COM site will help you to plan a visit to Yogyakarta and enjoy the best charm of this place. We provide rich information about things to see and do, hotels, dining, car rentals and all the information you need to travel to Yogyakarta / Jogja.

KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Bukti dan Daluarsa. Buku I dan Buku II merupakan materi dari Hukum Perdata. Di tengah banyaknya buku Hukum Perdata saat ini, penulis mencoba menyajikan buku dengan materi sistematis dan praktis supaya mudah dipahami. Buku ini merupakan Inti Sari Hukum Perdata yang membahas mengenai Hukum Perorangan, Hukum Keluarga (menurut UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan), Hukum Benda secara umum dan Hak-hak Kebendaan yang telah disesuaikan dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960.
ISBN : 978-979-756-524-4
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 29.800,00
Halaman : x+142

Berbicara kejahatan tidak akan terlepas dari tiga persoalan, yaitu perbuatan jahat, penjahat, dan korban kejahatan itu sendiri. Namun beberapa wacana, masalah korban kejahatan paling sedikit yang dibicarakan, padahal korban adalah pihak yang paling menderita dari perbuatan jahat tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, korban kejahatan mulai mendapat perhatian, orientasi hukum pidana pun sudah bergeser dengan mulai memperhatikan korban kejahatan. Buku ini mengupas seluk beluk tentang korban kejahatan, sejarah lahirnya ilmu tentang korban (viktimologi) dan perkembangannya, kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, dan model alternatif pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana. Dilengkapi dengan kasus-kasus korban kejahatan dan cara penyelesaiannya.
ISBN : 978-979-756-586-2
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 42.800,00
Halaman : XII + 216