Buku Tentang

Buku Pajak Penghasilan Jilid I Karya Mohammad Yamin ini disusun berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku tanpa adanya interpretasi dari penulis sehingga diharapkan pembaca atau pemerhati perpajakan dapat menelaahnya dengan mudah. Buku ini juga dapat digunakan sebagai buku teks mahasiswa program diploma perpajakan khususnya untuk materi mata kuliah Pajak Penghasilan. Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

JILID I

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
BAB III TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
BAB IV OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPh PASAL 17
BAB V OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPh FINAL
BAB VI TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK
BAB VII BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
BAB VIII KOMPENSASI KERUGIAN
BAB IX PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
BAB X PENGHASILAN ISTRI DAN ANAK
BAB XI BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
BAB XII PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
BAB XIII PENGALIHAN HARTA
BAB XIV PERSEDIAAN
BAB XV NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
BAB XVI NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS WAJIB PAJAK TERTENTU
ISBN : 978-979-756-858-0
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 99.800,00
Halaman : XX+338

Buku Pajak Penghasilan Jilid II ini disusun berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku tanpa adanya interpretasi dari penulis sehingga diharapkan pembaca atau pemerhati perpajakan dapat menelaahnya dengan mudah. Buku ini juga dapat digunakan sebagai buku teks mahasiswa program diploma perpajakan khususnya untuk materi mata kuliah Pajak Penghasilan. Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

JILID II

BAB XVII CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh)
BAB XVIII PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL YANG DIBENARKAN DALAM MENGHITUNG PAJAK
BAB XIX WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODALNYA DI LUAR NEGERI
BAB XX HUBUNGAN ISTIMEWA
BAB XXI PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
BAB XXII PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
BAB XXIII PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

ISBN : 978-979-756-859-7
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 99.800,00
Halaman : XX+360

Buku Pajak Penghasilan jilid III ini disusun berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku tanpa adanya interpretasi dari penulis sehingga diharapkan pembaca atau pemerhati perpajakan dapat menelaahnya dengan mudah.
Buku Pajak Penghasilan jilid III ini juga dapat digunakan sebagai buku teks mahasiswa program diploma perpajakan khususnya untuk materi mata kuliah Pajak Penghasilan. Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

JILID III

BAB XXVI PERLAKUAN PPh BERDASARKAN OBYEK PAJAK
BAB XXVII PERLAKUAN PPh BERDASARKAN SUBYEK PAJAK
BAB XXVIII PERATURAN PPh LAINNYA
ISBN : 978-979-756-860-3
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 38.800,00
Halaman : XX+98

Buku PAJAK DI INDONESIA merupakan pengembangan dari buku PENGETAHUAN PERPAJAKAN, di mana buku disusun berdasarkan kebutuhan bagi pembaca mengenai kosep, teori, isu maupun aspek-aspek perpajakan yang semakin berkembang. Buku ini juga memberikan sumber informasi dan bahan pembelajaran kalangan politisi dan akademisi yang layak untuk digunakan sebagai bahan referensi.
Materi yang dibahas dalam buku ini terdiri dari:

Bab 1 Filosofi Pajak
Bab 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Bab 3 Institusi Perpajakan
Bab 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Bab 5 Pajak Negara
Bab 6 Pajak Daerah
Bab 7 Etika Perencanaan Pajak
Bab 8 Pajak Penghasilan (PPh)
Bab 9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bab 10 Bea Meterai
Bab 11 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
Bab 12 Badan Pemeriksa Sengketa Pajak (BPSP)

ISBN: 978-979-756-790-3
Tahun Terbit: 2011
Harga 44800
Jml Hal : x + 174 hlm
Harga :

Reformasi perpajakan daerah pada tahun 2009 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa perubahan besar dalam pemungutan BPHTB sebagai salah satu pajak properti di Indonesia. BPHTB yang dipungut mulai 1 Juli 1998 sebagai pajak pusat diubah menjadi pajak daerah dan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, perubahan status BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah ditetapkan mulai berlaku sejak tahun 2011. Satu konsekuensi mendasar untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah setiap pemerintah kabupaten/kota yang ingin memungut BPHTB sebagai sumber penerimaan daerahnya harus terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang BPHTB yang menjadi dasar hukum pemungutan BPHTB. Tentunya agar dapat diimplementasikan dengan baik pemerintah daerah juga harus menetapkan aturan pelaksanaanya, mengingat hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah umumnya adalah ketentuan pokok saja. Aturan pelaksanaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan walikota tentang ketentuan teknis pemungutan BPHTB. Dalam penyusunan aturan pelaksanaan BPHTB, satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadaptasi aturan pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta surat edaran Direktur Jenderal Pajak dalam pembuatan peraturan bupati/walikota tentang aturan pelaksanaan pemungutan BPHTB. Buku ini hadir dalam rangka memberikan kemudahan bagi pemeritah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mendapatkan aturan pelaksanaan Undang-Undang BPHTB yang selama ini berlaku dalam rangka penyusunan aturan pelaksanaan BPHTB. Materi yang disajikan dalam buku ini dipilih dari berbagai aturan yang ada. Materi dikelompokkan berdasarkan tema yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota, seperti penetapan NPOPTKP; pengenaan dan pembayaran pajak, pemeriksaan; keberatan, pengurangan, dan pembetulan; pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi; pelaporan pajak; serta penelitian BPHTB. Untuk memberikan gambaran utuh disajikan peraturan yang pernah diberlakukan sejak pertama kali BPHTB diterapkan sampai dengan saat ini, berdasarkan hierarkhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

ISBN : 978-979-756-681-4

Tahun terbit : 2010

Harga : Rp 149.800,00

Halaman : XIV+396

Harga belum termasuk diskon dan ongkos kirim

Perpajakan
Casavera
ISBN : 978-979-756-473-5
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 69.800,00
Halaman : viii+328

Sinopsis :
Harga belum termasuk diskon dan ongkos kirim

Buku Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan ini membahas mekanisme pengenaan pajak yang sifatnya dipotong/dipungut oleh pihak ketiga atau lebih dikenal dengan istilah Witholding Tax yang berlaku di Indonesia. Selain pembahasan aturan perundang-undangan, buku ini juga memberikan contoh-contoh praktis dalam menghitung PPh dan disertai lampiran-lampiran berupa formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan dan SPT Masa beserta petunjuk pengisiannya agar mempermudah pemahaman para pembaca tentang tata cara pemotongan/ pemungutan dan juga pelaporan pajak terutang. Adapun pembahasan dalam buku ini telah mencakup seluruh peraturan perundang-undangan terbaru yang terkait, diantaranya: ? PER-31/PJ/2009 s.t.d.t.d PER-57/PJ/2009, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; ? PP Nomor 68 Tahun 2009, tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. ? PER-32/PJ/2009, tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21/26; ? PER-53/PJ/2009, tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26 serta Bukti
ISBN : 978-979-756-626-5
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 74.800 56.100,00
Halaman : XII+372

Pajak Penghasilan Final Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, Serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
Buku ini berisikan penjelasan secara komperehensif atas 23 jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2d), pasal 19, pasal 21 dan pasal 22 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut diantaranya adalah: Penghasilan dari Hadiah Undian, Bunga Deposito dan Tabungan, Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penjualan Saham di Bursa Efek, Diskonto Surat Perbendaharaan Negara, Usaha Jasa Konstruksi, Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus, Selisih Lebih dari Revaluasi Aktiva Tetap, serta jenis-jenis penghasilan lainnya.
ISBN : 978-979-756-743-9
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp
42.80032.100,00
Halaman : XVI+152

Bisnis yang semakin kompleks berdampak langsung pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Salah satu pajak yang sangat potensial adalah Pajak Penghasilan. Melalui beberapa kali perubahan Pajak Penghasilan dan terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008. Buku ini sangat mudah dipahami karena setiap babnya diberikan konsep praktis dan contoh sehingga dapat dengan mudah mempelajarinya. Buku ini mencakup pengenalan praktis Pajak Penghasilan (PPh) Umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 26.
ISBN : 978-979-756-600-5
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 44.800,00
Halaman : VIII+216
.Harga belum termasuk diskon dan ongkos kirim

Hukum Pajak Elementer pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah sering kali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak. Hal demikian tidak saja hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini membuat para ahli pajak mempelajari pajak dan mengembangkan ilmu tentang pajak dengan maksud agar pajak dapat diterima oleh semua pihak. Pemungutan pajak diatur dalam Hukum Pajak Indonesia, yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban antara wajib pajak di satu sisi dan kewenangan serta kewajiban petugas pajak (fiskus) dalam pemungutan pajak di sisi lain. Hal ini membuat siapa pun yang ingin memahami pajak harus memahami pula ketentuan yang diatur dalam Hukum Pajak. Buku ini adalah satu dari rangkaian Seri Bukum Pajak Indonesia, yang membahas tentang konsep dasar perpajakan Indonesia. Pembahasan dalam buku ini meliputi sejarah pajak, pengertian pajak, fungsi pajak, pajak dan kehidupan kenegaraan, Hukum Pajak Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, pajak dalam kehidupan masyarakat, utang pajak, penggolongan pajak, berbagai jenis pajak yang dipungut di Indonesia, sistem permungutan pajak Indonesia, seta fiskus dan wajib pajak. Dengan membaca buku ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami dasar-dasar perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Marihot Pahala Siahaan
ISBN : 978-979-756-661-6
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 54.800 41.100,00
Halaman : XIV+248

Hukum Pajak Elementer pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah sering kali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak. Hal demikian tidak saja hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini membuat para ahli pajak mempelajari pajak dan mengembangkan ilmu tentang pajak dengan maksud agar pajak dapat diterima oleh semua pihak. Pemungutan pajak diatur dalam Hukum Pajak Indonesia, yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban antara wajib pajak di satu sisi dan kewenangan serta kewajiban petugas pajak (fiskus) dalam pemungutan pajak di sisi lain. Hal ini membuat siapa pun yang ingin memahami pajak harus memahami pula ketentuan yang diatur dalam Hukum Pajak. Buku ini adalah satu dari rangkaian Seri Bukum Pajak Indonesia, yang membahas tentang konsep dasar perpajakan Indonesia. Pembahasan dalam buku ini meliputi sejarah pajak, pengertian pajak, fungsi pajak, pajak dan kehidupan kenegaraan, Hukum Pajak Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, pajak dalam kehidupan masyarakat, utang pajak, penggolongan pajak, berbagai jenis pajak yang dipungut di Indonesia, sistem permungutan pajak Indonesia, seta fiskus dan wajib pajak. Dengan membaca buku ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami dasar-dasar perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Marihot Pahala Siahaan
ISBN : 978-979-756-661-6
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 54.800 41.100,00
Halaman : XIV+248

Buku Perpajakan di Indonesia karya
Edy Suprianto untuk menyikapi Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia sudah begitu besar. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang terbaru menggantikan Undang-Undang yang lama seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dan peraturan lainnya. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan peradaban manusia saat ini termasuk di dalamnya dunia bisnis. Perubahan Undang-Undang dan Peraturan di dalam perpajakan tentu saja harus mampu dikuasai oleh wajib pajak sendiri, karena sistem perpajakan di Indonesia cenderung ke self asesment system dan with holding system. Dimana kedua sistem ini diharapkan wajib pajak akan lebih aktif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya mulai dari pemotongan/pemungutan, pembayaran hingga pada pelaporannya. Untuk itu penulis mencoba meringkas dari beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dari beberapa pustaka dalam sebuah buku yaitu Perpajakan di Indonesia.
ISBN : 978-979-756-719-4
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp 34.800 26.100,00
Halaman : X+138

Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan di ilhami Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) merupakan ketentuan perpajakan yang bersifat formil bagi undang-undang pajak yang bersifat materil diantaranya UU PPh dan UU PPN. Ketentuan formil banyak mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut, selain itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban fiskus yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan. Pembahasan dalam buku ini berpatokan kepada Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU No.6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No.28 Tahun 2007) beserta dengan peraturan-peraturan terkaitnya, yang telah dipilih dan disusun secara sistematis meliputi topik-topik diantaranya: ? Pendaftaran Wajib Pajak: NPWP dan PPKP ? Pembayaran Pajak ? Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak ? Pelaporan Pajak: SPT ? Pembukuan dan Pencatatan ? Wakil dan Kuasa Wajib Pajak ? Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak ? Pendaftaran Wajib Pajak: NPWP dan PPKP ? Pembayaran Pajak ? Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak ? Pelaporan Pajak: SPT ? Pembukuan dan Pencatatan ? Wakil dan Kuasa Wajib Pajak ? Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Billy Ivan Tansuria
ISBN : 978-979-756-656-2
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 39.800 29.850,00
Halaman : XXIV+340

Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan di ilhami Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) merupakan ketentuan perpajakan yang bersifat formil bagi undang-undang pajak yang bersifat materil diantaranya UU PPh dan UU PPN. Ketentuan formil banyak mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut, selain itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban fiskus yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan. Pembahasan dalam buku ini berpatokan kepada Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU No.6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No.28 Tahun 2007) beserta dengan peraturan-peraturan terkaitnya, yang telah dipilih dan disusun secara sistematis meliputi topik-topik diantaranya: ? Pendaftaran Wajib Pajak: NPWP dan PPKP ? Pembayaran Pajak ? Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak ? Pelaporan Pajak: SPT ? Pembukuan dan Pencatatan ? Wakil dan Kuasa Wajib Pajak ? Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak ? Pendaftaran Wajib Pajak: NPWP dan PPKP ? Pembayaran Pajak ? Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak ? Pelaporan Pajak: SPT ? Pembukuan dan Pencatatan ? Wakil dan Kuasa Wajib Pajak ? Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Billy Ivan Tansuria
ISBN : 978-979-756-656-2
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 39.800 29.850,00
Halaman : XXIV+340

Hukum Pajak Material Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah sering kali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak. Hal demikian tidak saja hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diberbagai negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini membuat para ahli pajak mempelajari pajak dan mengembangkan ilmu tentang pajak dengan maksud agar pajak dapat diterima oleh semua pihak. Pemungutan pajak diatur dalam Hukum Pajak Indonesia, yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban antara wajib pajak di satu sisi dan kewenangan serta kewajiban petugas pajak (fiskus) dalam pemungutan pajak di sisi lain. Hal ini membuat siapa pun yang ingin memahami pajak harus memahami pula ketentuan yang diatur dalam Hukum Pajak. Buku ini adalah satu dari rangkaian Seri Hukum Pajak Indonesia, yang membahas tentang ketentuan Hukum Pajak Material. Pembahasan dalam buku ini meliputi objek pajak; subjek pajak dan wajib pajak; saat dan tempat pajak terutang, tahun pajak, serta masa pajak; dasar pengenaan pajak, batas tidak kena pajak; tarif pajak dan cara perhitungan pajak; pengenaan pajak; serta pengurangan pajak. Dengan membaca buku ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami ketentuan Hukum Pajak Material yang berlaku di Indonesia.
ISBN : 978-979-756-663-0
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 54.800 41.100,00
Halaman : XIV+240

Hukum Pajak Formal pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah sering kali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak. Hal demikian tidak saja hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara yang menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini membuat para ahli pajak mempelajari pajak dan mengembangkan ilmu tentang pajak dengan maksud agar pajak dapat diterima oleh semua pihak. Pemungutan pajak diatur dalam Hukum Pajak Indonesia, yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban antara wajib pajak di satu sisi dan kewenangan serta kewajiban petugas pajak (fiskus) dalam pemungutan pajak di sisi lain. Hal ini membuat siapa pun yang ingin memahami pajak harus memahami pula ketentuan yang diatur dalam Hukum Pajak. Buku ini adalah satu dari rangkaian Seri Hukum Pajak Indonesia, yang membahas tentang ketentuan Hukum Pajak Formal, yang mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan Hukum Pajak Material menjadi suatu kenyataan. Dalam buku ini dibahas cara-cara penyelenggaraan pemungutan pajak, antara lain mengenai penetapan suatu utang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutan pajak, hak wajib pajak, dan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar, kewenangan fiskus, kewajiban fiskus, serta sanksi terhadap fiskus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan membaca buku ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami ketentuan Hukum Pajak Formal yang berlaku di Indonesia.
ISBN : 978-979-756-664-7
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 56.800 42.600,00
Halaman : XIV+264

Buku Pajak Pertambahan Nilai Dasar karya
Mohammad Yamin ini berisi tentang teori bagaimana mengisi faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan mengisi faktur pajak secara benar maka diharapkan tidak terdapat faktur pajak yang cacat dan mengakibatkan sanksi bunga.
Setelah teori mengisi faktur pajak, buku ini berisi contoh soal dan jawaban mengenai cara mengisi faktur pajak dengan berbagai macam contoh soal. Dan pada akhirnya terdapat latihan sesuai dengan contoh soal dan jawabannya. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat mengerti teori dan dapat mengerjakan latihan dengan baik.Praktikum
ISBN : 978-979-756-755-2
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp 22.800 17.100,00
Halaman : VIII+88

Judul Kapita Selekta Perpajakan
Penulis : John Hutagaol, Darussalam, Danny
Kode : 03-0040
Harga : 63,900
Hal : 308
Tahun Terbit : 2006
Kategori : Perpajakan

Buku ini merupakan kelanjutan dari Buku Praktikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar. Buku ini berisi bagaimana melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru yaitu SPT PPN 1111 DM dan SPT PPN 1111.

Buku ini pertama-tama berisi bagaimana SPT PPN 1111 DM dan SPT PPN 1111 digunakan untuk melaporkan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Kemudian setelah membahas cara mengisi SPT PPN tersebut, buku ini mengupas contoh soal berikut jawabannya. Dalam setiap contoh soal dibahas langkah-langkah pengisian SPT PPN tersebut secara bertahap agar mempermudah pengisiannya. Kemudian terakhir tentunya dengan latihan yang diharapkan dapat mengerti teori dan mengerjakan latihan dengan baik.

Buku ini cocok digunakan bagi kalangan Mahasiswa dan Dosen D3 Perpajakan khususnya mata kuliah Praktikum Pajak Pertambahan Nilai.
ISBN : 978-979-756-815-3
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 34.800,00
Halaman : VIII+134

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan lebih mengarah pada penyusunan laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan serta didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan valid. Penyusunan laporan keuangan ini tentunya diperlukan keahlian khusus di bidang akuntansi dan perpajakan. Untuk itu penulis mencoba meringkas dari beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan beberapa literature tentang akuntansi dalam sebuah buku yaitu Akuntansi Perpajakan.
ISBN : 978-979-756-765-1
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp 44.800,00
Halaman : XII+182