Buku Tentang

Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah
Kristian Widya Wicaksono
ISBN : 979-756-135-1
Tahun terbit : 2006
Harga : Rp 32800
Halaman : XVI+148

Revitalisasi Administrasi Negara - Perkembangan ilmu administrasi negara di negara dunia ketiga maju dengan sangat pesat, disamping dibutuhkan untuk membangun performa birokrasi juga dibutuhkan untuk membangun struktur negara bangsa yang lebih efisien dan demokratis. Kehadiran buku ini akan memberi kontribusi untuk mewujudkan hal itu semua, persoalan-persoalan tentang perkembangan teori dan Implementasinya di Indonesia mendapatkan ruang yang sangat sepadan untuk mendorong terjadinya reformasi pelayanan public di Indonesia melalui E-Government dan E-Procurement yang telah melanda dalam praktik pemerintahan di era desentralisasi dan otonomi daerah. Dinamika yang bergeser ke daerah telah memberi ruang yang lebih besar untuk terjadinya transformasi kebijakan public yang implementasinya membutuhkan aspek sumberdaya manusia yang handal. Oleh sebab itu sangat relevan jika bahasan tentang revitalisasi kurikulum ilmu administrasi negara di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dibahas pula karena dari sanalah format pemikiran dan keahlian sumberdaya manusia dalam birokrasi disetting. Buku ini sangat tepat dibaca oleh banyak kalangan terutama akademisi dan mahasiswa S1 maupun S2 serta S3 yang relevan dan terkait dengan bidang studi ilmu administrasi negara.
ISBN : 978-979-756-668-5
Tahun terbit : 2010
Harga : Rp 58.800,00
Halaman : X+268
Harga belum termasuk diskon dan ongkos kirim

Hukum Administrasi Negara - Banyak para mahasiswa, baik di S1 ataupun di S2 yang belum begitu paham tentang materi-materi apa saja yang dipelajari dalam Hukum Administrasi Negara. Banyak juga para mahasiswa yang tidak dapat membedakan materi-materi kuliah di Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka buku ini mencoba memberikan pengertian kepada para mahasiswa atau pembaca lainnya, tentang materi muatan yang diajarkan di dalam Hukum Administrasi Negara, sehingga para mahasiswa dapat memahami kedudukan dari Hukum Administrasi Negara.
Perkembangan suatu negara yang pesat akan di ikuti pula oleh perkembangan Hukum Administrasi Negara yang semakin luas sehingga menggeser kedudukan hukum-hukum yang lain. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnnya suatu negara, maka tugas aparatur negaranya semakin luas pula, sehingga harus dipayungi oleh aturan-aturan dalam Hukum Administrasi Negara.
Diantara masih kurangnya literatur tentang Hukum Administrasi Negara, semoga buku ini dapat mewarnai cakrawala pemikiran tentang Hukum Administrasi Negara di Indoensia.
Hukum Administrasi Negara
Jum Anggriani
ISBN : 978-979-756-869-6
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 68.800,00
Halaman : XVI+252

Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik
buku ini hadir karena Telah dipahami oleh berbagai kalangan bahwa permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan DPRD di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam agar dapat dilihat kecenderungan dan pola interaksi yang terjadi untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis. Pada umumnya interaksi pada tahapan pembahasan di panitia anggaran dan di tingkat komisi cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD. Sementara itu, pada tahapan perumusan KUA dan PPA justru legitimasi pemerintah daerah lebih dominan. Pada sisi lain interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada saat pembahasan akhir anggaran yang dibahas pada masing-masing SKPD yang ada. Perilaku aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBD secara langsung memberikan implikasi terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan.
Oleh karena itu buku Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Muhlis Madani ini telah menjelaskan secara dialektis bagaimana masing-masing aktor menekankan pola interaksi yang dimiliki serta perspektif perilaku yang ditampilkan, sehingga dapat dipelajari kearah mana konsep penetapan APBD yang tercipta. Hal ini perlu diketahui oleh para pelaku kebijakan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Demikian pula perlu dipelajari oleh para akademisi dan siapapun yang berkepentingan untuk mempelajari proses interaksi aktor pada kasus APBD.

Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik

Muhlis Madani

ISBN : 978-979-756-736-1
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp 54.800
Halaman : XIV+214

Buku Politik Perumusan Kebijakan Publik ini memaparkan berbagai teori tentang proses perumusan kebijakan secara sederhana dan ringkas, disertai dengan contoh-contoh kasus. Sangat dianjurkan untuk para pembaca yang berkecimpung di bidang politik, pemerintahan dan administrasi negara maupun para politisi dan birokrat. Bab-bab yang terdapat di dalamnya adalah tentang model elitis pembuatan kebijakan, model pluralis, non-decision making, Neo Marxis, think tank, jaringan, komunitas dan koalisi kebijakan, aliran-aliran kebijakan, ekuilibrium, batas-batas kebijakan dan globalisasi. Bab akhir memuat saripati tentang bagaimana isu sosial berproses menjadi opini dan akhirnya terbentuk kebijakan publik.
Dalam lampiran dimuat proses riil pembuatan kebijakan di kabupaten, kasus “pertempuran” antara penduduk dan pengusaha/penguasa dalam pengelolaan hutan serta tragedi pencemaran pantai dan bagaimana cara penyelesaiannya. Semuanya menjadi contoh yang gamblang tentang “siklus hidup” suatu kebijakan. Buku ini ringkas tapi sangat berharga.
ISBN : 978-979-756-726-2
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp 24800
Halaman : VIII+88

Dewan Perwakilan Derah (DPD); Menurut UU Negara Republik IndonesiaTahun 1945 - Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Namun harapan-harapan itu menjadi pudar setelah DPD mengalami proses politik di MPR, di mana fraksi-fraksi ada yang setuju DPD diberi kewenangan yang sama dengan DPR dan ada pula yang tidak setuju DPD diberi status sebagai lembaga legislatif bahkan, akhirnya semua fraksi melalui kompromi politik setuju DPD diberi kewenangan terbatas. Kewenangan terbatas itulah yang sampai hari ini menimbulkan kontroversial di kalangan publik, terutama para politisi, praktisi maupun akademisi yang ujung-ujungnya mengarah pada amandemen kelima UUD 1945. Harapan kedepan adalah lembaga perwakilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lembaga perwakilan dengan sistem bikameral murni melalui amandemen kelima UUD 1945.
Terkait dengan terbitnya buku ini penulis mencoba mengkaji fungsi dan kewenangan DPD dalam UUD 1945, dan mencoba memberikan solusinya melalui amandemen kelima karena titik lemah DPD ada pada konstitusi bukan pada Undang-Undang Organiknya.
ISBN : 978-979-756-826-9
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 57.800,00
Halaman : VIII+224

The problem of identity in discussing about the "state" in Indonesia has been in a cross road, especially if it talks about the origin of the Indonesian public administration. During the periods of pre-independence and post independence; is it a local genius or some thing adopted from abroad, or such a hybird of these two? The author tries to change the way we think by using a historical and a comparative perspective.

By making a comparative distinction between the issue of norms and forms the book has developed a dialectical logic between the historical dimension of public administration, the state of formation , local politics, as well as the idea of progress in the search of political identity in Indonesia. As the discourse of modernization has reached Indonesia in the context of globalization, the book touched a sensitive issue of modernization in the western sense.

Modernization is a westernization done by local authorities but demands of western staets (USA, Europe) oe economical institutions (changing from VOC to IGGI, CGI, IMF, World Bank, etc). The author has rejected the idea of positivism in history that modernizatioan in the field of the public administration should lead to progress. At least what he believed right in the Indonesia, or as a Southeast Asian case.

ISBN : 979-756-138-6
Tahun terbit : 2006
Harga : Rp 79.800
Halaman : XII+268

ADMINISTRASI NEGARA Isu-isu Kontemporer penulis Samodra Wibawa.
apa saja yang di pikirkan oleh para ilmuwan administrasi negara di Indonesia pada beberapa tahun terakhir?
Buku ini merupakan jendela penting untuk menengok perdebatan dan perkembangan akademis , setidaknya percikan pemikiran dan renubgab intelektual , di kalangan komunitas ilmiah tersebut .
tema klasik reformasi administrasi negara mendapat sentuhan perspektif mutakhir . termasuk konsep good govermance dan electronil govermance .
semua mantra ini bermuara pada pelayanan publik , yang di bahas secara panjang lebar dalam 4 BAB . sudah tentumanajemen personalia atau kepegawaian juga di bahas dan terkait dengan hal itu persoalan relasi antar a birokrasi dan politik.
Selain tema-tema inti tersebut , beberapa ilmuwan dalam buku ini menyoroti isu [aling hangat dalam satu dasa warsa terakhir , yaitu otonomi provinsi dan kabupaten/kota serta pemekarannya. tidak ketinggalan adapula yang peduli pada isu klasik yang masih terus relevan , yakni pembangunan atau pemberdayaan masyarakat.
Buku ini secara kritis menunjukan muatan ideologis dan kepenyingan ekonomi - politik di balik setiap mantra ilmiah , dan tentang metode berpikir sistemik dalam menghadapi setiap masalah negara .

ISBN : 978-979-756-501-5
Tahun terbit : 2009
Harga : Rp 79.800,00
Halaman : x+378

Buku Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia ini menggambarkan perkembangan terkini dalam ilmu administrasi publik pada masa orde reformasi ini, buku ini sebagai refleksi para penggiat administrasi negara/publik yang selalu dinamis dalam menyikapi hubungan antara negara dan masyarakatnya. Buku ini juga memberikan perspektif awal dari perkembangan ilmu sampai dengan perkembangan terkahir. Mudah-mudahan buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat pencinta administrasi publik di Indonesia. Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia mempengaruhi buku ini, karena konsep-konsep segar terkandung didalamnya. Sehingga buku ini layak untuk dijadikan buku pengantar dalam ilmu administrasi publik kekinian.
ISBN : 978-979-756-769-9
Tahun terbit : 2011
Harga : Rp 59.800,00
Halaman : XII+240
Harga belum termasuk diskon dan ongkos kirim